Senin, 27 Juli 2009

10 Warga Jadi Saksi

Blora,- Sidang perara penggelapan beras untuk masyarakat miskin (raskin) desa Sempampir Jepon Blora dengan terdakwa Nur Kasih, Kades setempat Kamis (24/7) kemarin memasuki tahap pemeriksaan saksi.

Sidang yang dipimpin Adi Sutrisno dan dua anggota I Dewa Gede S. serta Sri Wahyuni A kemarin Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan 10 saksi. Yaitu Murino, Marji, Joyo Saji, Sidik, Salimin, Sukarno, Senik, Sarmi, Noyomo dan Sukirman. Selain Murino sembilan saksi posisinya sama yaitu sebagai korban yang tidak menerima raskin.

“Karena paea saksi memiliki peran dan tingka pengetahuan yang sama, maka kami pisah” ujar Adi setelah dilakukan sumpah pada saksi.

Selaku saksi sekaligus pelapor, Murino mendapat giliran pertama untuk memberikan kesaksian. Dalam kesaksiannya, pria setengah baya itu, mengaku melaporkan tersangka karena sebelumnya mendapatkan keluhan dari beberapa warga yang dalam beberapa bulan tidak mendapatkan jatah beras raskin. “Iya memang beberapa orang itu belum melunasi hutang PNPM,” imbuhnya.

Selaku anggota badan pengawas desa (BPD) dia mencoba mencari kebenaran keluhan itu. “Kebetulan saya melihat ada beberapa orang mengangkut raskin dari balai desa setempat.” Katanya sambil bercerita.

Begitu melihat dia langsung mengikuti dari belakang kemana beras itu dibawa. ”Ternyata dijual di toko Sumber Tani Jepon” katanya..

Dia juga mengakui, sebelumnya memang sudah ada kesepakatan pada musyawarah desa bahwa bagi warga yang masih mempunyai hutang PNPM untuk semnetara jatah raskinnya di tahan terlebih dahulu. “Namun, tanpa tanpa kesepakatan lagi tiba-tiba beras tersebut dijual,” tegasnya.

Begitu diberi kesempatan terdakwa, Nur Kasih menyatakan bahwa, masalah pembagian raskin bukan wewenangnya dan hutang PNPM yang belum lunas merugikan desa.

Sama-sama tidak menerima

Menurut pengakuan 9 saksi, mereka pernah tidak menerima jatah raskin, ada yang dua bulan ada yang lebih dan bahkan ada yang tidak pernah menerima sama sekali selama terdakwa menjadi kades.

“Padahal saya tidak pegawai negeri sipil (PNS)” kata salah satunya. Karena menurut pengakuan saksi pelapor bahwa semua warga dapat kecuali PNS.

Dengan kesaksian ini terdakwa menganggap bohong. Namun, hakim mempersilahkan terdakwa untuk menahan lebih dulu. “Silahkan nanti dibeberkan pada persidangan selanjutnya,” kata hakim. (lik)

Tingkat Perceraian Nomor Tiga Se Jawa Tengah

Tertinggi Alasan Ekonomi

Blora,- Tingkat perceraian di Blora tergolong tinggi. Menurut catatan Pengadilan Agama (PA), Kabupaten Blora menempati urutan ketiga setelah Jepara dan Pati.

A. Mukhidin, sekretaris/panitera PA Blora menuturkan bahwa, mulai Januari sampai dengan Juni 2009 ada 712 pengaduan kasus cerai dan 369 kasus sisa di tahun 2008. Namun, menurutnya, 711 kasus yang secara resmi sudah diputuskan.

Dalam persoalan cerai faktor ekonomi mendominasi penyebab perceraian (230), selanjutnya tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga (107), tidak adanya tanggungjawab (101), krisis moral seperti perselingkuhan (57), gangguan pihak ketiga (46) cemburu (36), kawin paksa, artinya ada paksaan dari orang tua (16), cacat biologis (11) penganiayaan berat (6) dan poligami tidak sehat yaitu nikah lagi tanpa seizin istri (3).

Hamdun Maulana, divisi riset lembaga penelitian dan aplikasi wacana Blora mengatakan bahwa hal itu sangat wajar terjadi, karena beberapa tahun terakhir pertumbuhan ekonomiu di Blora begitu memperihatinkan.

Hal ini, lanjutnya, bisa dilihat dengan tingkat kemisikinan yang pada tahun ini menempati urutan nomor satu di Jawa Tengah yaitu 37,75 %. (lik)

Dari Desa ke Desa Menuju Istana

Lenggak lenggok berkostum pakaian yang mencolok dan dipadu sampur yang gemulai dengan diringi gamelan yang gagap gemita karena hentakan khas kendang. Begitulah ledhek sering memerankan profesinya. Dengan Gendhing-gendhing yang selalu menjadi pemikat keakraban.

Walapun gending dan lelagon yang dialunkan pesinden acapkalai terasa kuno, akan tetapi seiring zaman tidak jarang ditampilkan lagu-lagu langgam campursari dan dangdut yang dapat membius gerakan kaki dan goyang pinggul oenonton.

Ledhek tidak lepas dari tayub, karena ledhek sendiri menjadi sebutan penari dalam seni tayub. Walaupun agak jarang, namun hingga sekarang, pertunjukan tayub masih dilaksanakan di beberapa daerah di Jawa Tengah diantaranya Blora.

Dalam pementasnya biasanya dalam rangka upacara nikah, syukuran karena baru naik jabatan atau mungkin mendapat rezeki dan bahkan sering sekali dalam rangka bersih desa atau sedekah bumi.

Dosen Sekolah Tinggi Seni Indonesia (STSI) Bandung asal Blora, Subayono, mengatakan, zaman yang berubah mengubah pula jalan penari tayub. Semula mereka menari dari satu desa ke desa lain untuk mencari nafkah (ledhek barangan), kini mereka menunggu tanggapan (Albertus Hendrio Widi, Kompas, 14 Juli 2008).

Tayub yang mula-mula diduga “hanya” kesenian rakyat, kesenian “ndeso”, pada kurun tertentu pernah juga dipentaskan di rumah-rumah bangsawan, di beberapa ndalem (rumah pangeran atau pembesar keraton) dalam lingkungan Keraton Yogyakarta (Hughes-Freeland, 1990: 23) dan bahkan, di masa kini dan masa depan, Soedarsono (1991 : 48-49), seorang pakar tari terkemuka, berani memprediksi bahwa tayub layak dipertunjukkan di hotel-hotel, sebagaimana disco-disco; dan tayub juga dapat menyamai waltz -- suatu tari pergaulan yang menghibur.

Prediksi itu rupanya agak muali terjawab dengan ditampilkannya ledhek barangan Blora dipentas Festival Internasional Borobudur atau Borobudur International Festival (BIF) 2009.

Dengan demikian, kesan kampungan dan seronok ledhek mulai hilang bersama dengan berubahnya model dan tempat mereka tampil. Bahkan kalau melihat geliat perkembangan seni yang sempat mendapatkan kekewatiran dari beberapa orang akan punah karena sulitnya mencari penerus, sekarang mulai dilirik oleh pelajar.

Kalau ini bisa dipertahankan dan bahkan bisa dikembangkan, tak ayal kesenian akan segera mendekatkan dengan prediksi Soedarsono.

ahmad solikin

Jumat, 17 Juli 2009

YS: 2010, Lanjutkan!

Demokrat: Bupati Jangan Hanya Bangga dengan Golkar

Blora,- Meski pemilihan bupati (pilbup) di Kabupaten Blora masih akan berlangsung dalam waktu yang lama, namun genderang perang menuju kontestasi politik lima tahunan itu sudah dimulai. Jika kemarin-kemarin belum ada orang yang secara terbuka menyatakan siap maju mencalonkan diri menjadi bupati, kini teka-teki itu sudah terjawab.

Bupati incumbent, Yudhi Sancoyo (YS), menyatakan kesiapannya untuk melanjutkan pemerintahannya saat ini. Pernyataan YS itu dikemukakan secara terbuka di depan civitas akademika Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah (STAIM) Blora, Rabu (15/8), di kampus setempat.

“Saya bertekad, untuk 2010, lanjutkan!” ujar YS dalam sambutannya saat pelepasan mahasiswa KKN STAIM Blora tersebut. Sudah barang tentu yang dimaksud YS dengan “lanjutkan” adalah melanjutkan pemerintahannya saat ini dalam pilbup mendatang. YS menirukan slogan populer Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu saat pemilihan presiden (pilpres) lalu.

Statemen YS ini tentu saja menjawab keraguan banyak pihak soal niat YS untuk kembali mencalonkan diri dalam ajang pilbup mendatang. Sebelumnya, YS belum pernah secara vulgar menyatakan keinginannya untuk maju sebagai calon bupati. Namun, banyak pihak sudah menduga bahwa YS akan bertarung kembali pada pilbup mendatang karena dia merupakan incumbent.

Jangan Bangga

Pernyataan YS ini langsung memicu reaksi dari partai-partai besar di Blora. DPC Partai Demokrat Kabupaten Blora menilai statemen YS tersebut sah-sah saja. “Selamat, bupati telah mendeklarasikan diri mencalonkan sebagai bupati,” ujar Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Blora Bambang Susilo.

Namun demikian, caleg terpilih dari daerah pemilihan (dapil) lima ini mengingatkan agar YS jangan hanya berbangga diri dengan dukungan Partai Golkar semata. “Bupati jangan bangga dengan Partai Golkar saja. Tetapi tentu juga harus membangun komunikasi dengan partai-partai lain,” ujarnya melalui telepon, Jum’at (17/8). Dia juga mengatakan Partai Demokrat belum memikirkan soal pilbup dan masih membuka peluang bagi kader-kader partai maupun eksternal partai.

Senada dengan Partai Demokrat, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) belum menentukan sikap terkait pilbup mendatang. Partai ini masih melakukan konsolidasi pasca meninggalnya ketua umum partai, Hartomi Wibowo, belum lama ini. “Kita belum berpikir sejauh itu,” ujar Sekretaris DPC PDI-P Kabupaten Blora Joko Supratno, Jum’at (17/8), melalui telepon.

Abu Nafi Tunjuk Sudarto

Demikian halnya dengan Abu Nafi. Pria yang santer dikabarkan akan bertarung dalam pilbup mendatang ini enggan mengomentari statement YS. “Saya sedang tidak ingin berkomentar di koran,” ujarnya saat ditanya mengenai kesiapan YS tersebut.

Ketua PC Nahdlatul Ulama’ ini justru menunjuk nama lain yang dikatakannya siap maju sebagai bupati. Mereka adalah Sudarto dari Wonosari Gunungkidul dan Yon Budiono dari Desa Temengeng Kecamatan Jiken. (aya/lik)

YS: 2010, Lanjutkan!

Demokrat: Bupati Jangan Hanya Bangga dengan Golkar

Blora,- Meski pemilihan bupati (pilbup) di Kabupaten Blora masih akan berlangsung dalam waktu yang lama, namun genderang perang menuju kontestasi politik lima tahunan itu sudah dimulai. Jika kemarin-kemarin belum ada orang yang secara terbuka menyatakan siap maju mencalonkan diri menjadi bupati, kini teka-teki itu sudah terjawab.

Bupati incumbent, Yudhi Sancoyo (YS), menyatakan kesiapannya untuk melanjutkan pemerintahannya saat ini. Pernyataan YS itu dikemukakan secara terbuka di depan civitas akademika Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah (STAIM) Blora, Rabu (15/8), di kampus setempat.

“Saya bertekad, untuk 2010, lanjutkan!” ujar YS dalam sambutannya saat pelepasan mahasiswa KKN STAIM Blora tersebut. Sudah barang tentu yang dimaksud YS dengan “lanjutkan” adalah melanjutkan pemerintahannya saat ini dalam pilbup mendatang. YS menirukan slogan populer Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu saat pemilihan presiden (pilpres) lalu.

Statemen YS ini tentu saja menjawab keraguan banyak pihak soal niat YS untuk kembali mencalonkan diri dalam ajang pilbup mendatang. Sebelumnya, YS belum pernah secara vulgar menyatakan keinginannya untuk maju sebagai calon bupati. Namun, banyak pihak sudah menduga bahwa YS akan bertarung kembali pada pilbup mendatang karena dia merupakan incumbent.

Jangan Bangga

Pernyataan YS ini langsung memicu reaksi dari partai-partai besar di Blora. DPC Partai Demokrat Kabupaten Blora menilai statemen YS tersebut sah-sah saja. “Selamat, bupati telah mendeklarasikan diri mencalonkan sebagai bupati,” ujar Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Blora Bambang Susilo.

Namun demikian, caleg terpilih dari daerah pemilihan (dapil) lima ini mengingatkan agar YS jangan hanya berbangga diri dengan dukungan Partai Golkar semata. “Bupati jangan bangga dengan Partai Golkar saja. Tetapi tentu juga harus membangun komunikasi dengan partai-partai lain,” ujarnya melalui telepon, Jum’at (17/8). Dia juga mengatakan Partai Demokrat belum memikirkan soal pilbup dan masih membuka peluang bagi kader-kader partai maupun eksternal partai.

Senada dengan Partai Demokrat, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) belum menentukan sikap terkait pilbup mendatang. Partai ini masih melakukan konsolidasi pasca meninggalnya ketua umum partai, Hartomi Wibowo, belum lama ini. “Kita belum berpikir sejauh itu,” ujar Sekretaris DPC PDI-P Kabupaten Blora Joko Supratno, Jum’at (17/8), melalui telepon.

Abu Nafi Tunjuk Sudarto

Demikian halnya dengan Abu Nafi. Pria yang santer dikabarkan akan bertarung dalam pilbup mendatang ini enggan mengomentari statement YS. “Saya sedang tidak ingin berkomentar di koran,” ujarnya saat ditanya mengenai kesiapan YS tersebut.

Ketua PC Nahdlatul Ulama’ ini justru menunjuk nama lain yang dikatakannya siap maju sebagai bupati. Mereka adalah Sudarto dari Wonosari Gunungkidul dan Yon Budiono dari Desa Temengeng Kecamatan Jiken. (aya/lik)

DPC PDI-P Blora Lapor DPP

Blora,- Kosongnya posisi ketua DPC PDI-P Kabupaten Blora, setelah meninggalnya Hartomi Wibowo segera disikapi oleh kepengurusan DPC.

Sekretaris DPC Partai berlambang moncong putih, Joko Supratno mengatakan telah mengirim surat kepada dewan pengurus daerah (DPD) Jawa Tengah dan dewan pengurus pusat (DPP).

Namun sampai berita ini diturunkan, Joko mengaku belum ada tanggapan dari DPP. “Mungkin masih sibuk dengan pelengkapan bukti-bukti pelanggaran pilpres,” ujarnya Jum’at (17/7) lalu.

Disinggung dengan kabar beberapa kader yang mendesak segera dilaksankana konferensi cabang luar biasa, pria yang masih aktif sebagai anggota DPRD Blora ini mengatakan, dalam AD/ART tidak ada istilah Konfercablum dengan alasan ketua meninggal dunia.

Senada juga dikatakan Bagong Suwasono, Ketua bidang pengkaderan pemuda dan olahraga DPC PDI-P Blora mengatakan, kalau ada kader menuntut pelaksanaan Konfercablub, malah perlu dipertanyakan kekaderannya. “Dalam AD/ART PDIP tidak ada istilah Konfercablub,” katanya.

Namun, menurut Joko, DPC PDI-P kabupaten Blora mulai melakukan pembaharuan kepengurusan karena ada beberapa pengurus kecamatan yang mengundurkan diri.

Mengenahi kemungkinan carteker yang akan ditunjuk oleh DPP, Joko belum tahu. “Sepenuhnya itu wewenang DPP,” tegasnya. (lik)

Kamis, 16 Juli 2009

Hartomy Wibowo Telah Pergi Selamanya

Semoga Allah SWT. memudahkan anak ku untuk menghadap disisi-Nya. Kalimat itu terdengar lirih dari mulut seorang nenek tua yang duduk lunglai di kursi, ketika jenazah almarhum HM. Hartomy Wibowo, SE. tiba. Nenek itu ternyata bukan lain adalah Sulasih, ibu kandung almarhum. Suara tangis terus bersahutan menyambut kedatangan jenazah menandakan kesedihan yang mendalam dari sanak saudara dan kerabat alamarhum. Ahmad Solikin melaporkan dari kediamannya.
Tepatnya di desa Kamolan kecamatn Blora rumah duka, sejak pagi mulai didatangi para sahabat, sanak saudara serta tetangga. Ribuan tamu yang matoritas mengenakan pakaina hitam bersabar meunggu kedatangan jenazah almarhum.
Bukan saja tamu, karangan bunga ucapan turut berduka cita yang diantaranya dari Hj. Megawati Soekarno Putri, ketua DPP PDIP, H. Bibit Waluyo, Gubernur Jateng, Beberapa Anggota DPRD Jateng, Bupati Blora, Ketua DPRD Blora dan beberapa anggotanya serta dari beberapa asosiasi dan organisasi kemasyarakatan dan lain sebagainya juga turut berdatangan silih berganti.
Sekitar pukul 01.00 WIB dini hari, Minggu (5/7) kemarin di usianya yang ke 44 Almarhum, H. Hartomy Wibowo, SE., ketua DPC PDIP kabupaten Blora telah berpulang ke hadapan Tuhan, di rumah sakit Maya Pada Tangerang Banten.
Jenazah tiba di rumah duka pukul 13.30 WIB setelah melewati perjalanan udara dari Jakarta-Semarang dan darat Semarang-Blora.
Beberapa saat disemayamkan di rumah, kemudian langsung dipindahkan ke Masjid Sumodiharjo yang kebetulan bersebelahan untuk disholatkan. Bertindak sebagai imam jamaah pertama KH. Idrsu Jufri, pengasuh ponpes Man’baul Huda Talokwohmojo Ngawen dan dilanjutkan KH. Muslih, Syuriah MWC NU Banjarejo pada jamaah kedua.
Almarhum disemayamkan pada tempat peristirahatan terakhir di pemakaman umum desa Kamolan.
Menutur penuturan beberapa sahabatnya, almarhum yang akrab disapa bung Tomo semasa hidupnya, beberapa bulan belakangan sudah jatuh sakit. “Beberapa kali dibawa ke rumah sakit,” tutur Sutrisno, tetangga samping rumah.
Awal mula sakitnya sejak pencalonannya sebagai Bupati Blora. Pikiran dan tenaganya terfosir, walapun sakit dia tidak merasakan sakitnya. “Terlalu tingginya aktifitas, baik partai maupun bisnisnya,” Tutur Supoyo, adik kandung almarhum.
Pria yang menitih karirnya dari menjadi bengkel tersebut terkenal loyal terhadap partai. Walaupun dalam kondisi sakit, pada deklarasi Capres-Cawapres Megawati-Prabowo beberapa minggu lalu masih setia hadir. “Minggu kemarin almarhum masih mengikuti rapat koordinasi patrai di Kudus,” ujar Hendi wakil dari DPD PDIP Jawa Tengah. Sudah saya nasihati, lanjuitnya, kalau kondisi bapak (Almarhum. Red) kurang sehat sebaiknya istirahat dulu, tapi apa jawabnya?, beliau malah menjawab ini adalah tugas saya, semampu saya akan tetap saya laksanakan.
Semasa hidupnya almarhum aktif di beberapa organisasi kemasyarakatan, seperti Bendahara LKMD desa Kamolan, penasihat ta’mir masjid sumodiharjo, ketua Asmindo, bendahara I dan juga terakhir sebagai Ketua DPC PDIP Blora sekaligus anggota DPRD Blora.
Nomor dua terakhir dari sepuluh bersaudara putra Sumodiharjo Targib itu meninggalkan istri Hj. Istiqomah dan dua anak Bayu Ilham Pratama (L) dan Tantia Puspita Dewi (P). selamat jalan mas Tomo.(*)

Tingginya Dana Bantuan Sosial Rawan Penyelewengan

Yudhi Sancoyo Pinta Media Ikut Awasi

Blora,- Pos dana bantuan sosial pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Blora tahun 2009 tergolong tinggi.

Anggaran yang menurut PP 58 2005 diperuntukakan sebagai banntuan yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif dalam bentuk uang/barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat tersebut, jumlahnya mencapai 40,8 M lebih. Angka tersebut naik sekitar 80 % dari tahun sebelumnya.

Sejumlah anggaran tersebut akan dikelola di masing-masing SKPD selaku pihak pengelola. Dinas Pendidikan kabupaten Blora yang paling tinggi anggaran bansosnya misalnya, menganggarkan 12, 3 M. “ Paling banyak penyerapannya untuk dana pendamping operasional sekolah swasta dan juga bantuan operasional yayasan pengelola pendidikan,” tandas Komari Sekretaris Dikanas, Rabu (15/7) lalu di ruang kerjanya.

Disamping itu, menurutnya, program percepatan pemberantasan buta aksara yang tahun sebelumnya tidak bisa cair anggaranya karena salah rekening juga dianggarkan sekitar 2 milyar.

Rangking kedua adalah Bagian kesejahteraan rakyat setda Blora dengan alokasi anggaran 9,1 M., Badan pemberdayaan masyarakat desa 8,6 M, dinas pertanian dan perkebunan 5 M dan 1,9 untuk dinas pariwisata pemuda dan olahraga.

Menurut Ismail Amir, pakar advokasi APBD, tingginya anggaran bansos menunjukkan lemahnya perencanaan pemerintah daerah. Sebab, biasanya bansos digunakan untuk kegiatan yang perencanaanya tidak jangka panjang.

Direktur Vitra Tuban ini juga mengatakan dana bansos rawan dengan korupsi, karena dari sisi pengawasannya sangat sulit. “Bansos yang ideal adalah 0,5 % dari jumlah APBD,” tegasnya melalui telpon seluler Rabu (15/7) kemarin.

“Sebaiknya kalangan LSM dan media ikut mengawasi, karena pengalaman dibeberapa daerah sering bocor,” lanjutnya.

Pada training APBD di hotel almadina beberapa bulan lalu, aktifis LSM yang konsentrasi pada advokasi anggaran ini juga mengatakan, tingginya pos anggaran bansos tidak menutup kemungkinan syarat dengan muatan kampanye terselubung seorang kepala daerah.

Senada dengan itu, Dalhar Muhammadun direktur LPAW juga berharap pemerintah harus lebih selektif dalam pencairan dana dan harus tegas dalam pengawasannya.

Menanggapi pertanyaan syarat dengan kepentingan politik, Yudhi Sancoyo, Bupati Blora enggan berkomentar. “Saya minta tolong teman-teman media untuk ikut mengawasinya,” tandasnya.(Lik)