Yudhi Sancoyo Pinta Media Ikut Awasi
Blora,- Pos dana bantuan sosial pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Blora tahun 2009 tergolong tinggi.
Anggaran yang menurut PP 58 2005 diperuntukakan sebagai banntuan yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif dalam bentuk uang/barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat tersebut, jumlahnya mencapai 40,8 M lebih. Angka tersebut naik sekitar 80 % dari tahun sebelumnya.
Sejumlah anggaran tersebut akan dikelola di masing-masing SKPD selaku pihak pengelola. Dinas Pendidikan kabupaten Blora yang paling tinggi anggaran bansosnya misalnya, menganggarkan 12, 3 M. “ Paling banyak penyerapannya untuk dana pendamping operasional sekolah swasta dan juga bantuan operasional yayasan pengelola pendidikan,” tandas Komari Sekretaris Dikanas, Rabu (15/7) lalu di ruang kerjanya.
Disamping itu, menurutnya, program percepatan pemberantasan buta aksara yang tahun sebelumnya tidak bisa cair anggaranya karena salah rekening juga dianggarkan sekitar 2 milyar.
Rangking kedua adalah Bagian kesejahteraan rakyat setda Blora dengan alokasi anggaran 9,1 M., Badan pemberdayaan masyarakat desa 8,6 M, dinas pertanian dan perkebunan 5 M dan 1,9 untuk dinas pariwisata pemuda dan olahraga.
Menurut Ismail Amir, pakar advokasi APBD, tingginya anggaran bansos menunjukkan lemahnya perencanaan pemerintah daerah. Sebab, biasanya bansos digunakan untuk kegiatan yang perencanaanya tidak jangka panjang.
Direktur Vitra Tuban ini juga mengatakan dana bansos rawan dengan korupsi, karena dari sisi pengawasannya sangat sulit. “Bansos yang ideal adalah 0,5 % dari jumlah APBD,” tegasnya melalui telpon seluler Rabu (15/7) kemarin.
“Sebaiknya kalangan LSM dan media ikut mengawasi, karena pengalaman dibeberapa daerah sering bocor,” lanjutnya.
Pada training APBD di hotel almadina beberapa bulan lalu, aktifis LSM yang konsentrasi pada advokasi anggaran ini juga mengatakan, tingginya pos anggaran bansos tidak menutup kemungkinan syarat dengan muatan kampanye terselubung seorang kepala daerah.
Senada dengan itu, Dalhar Muhammadun direktur LPAW juga berharap pemerintah harus lebih selektif dalam pencairan dana dan harus tegas dalam pengawasannya.
Menanggapi pertanyaan syarat dengan kepentingan politik, Yudhi Sancoyo, Bupati Blora enggan berkomentar. “Saya minta tolong teman-teman media untuk ikut mengawasinya,” tandasnya.(Lik)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar